oleh

Ketua DPD PBB Papua Barat Lakukan Pendampingan Kepada Keluarga di Sorong, Terkait Kasus Penganiayaan Terhadap Salamat Sianipar di Toba 

KOTA SORONG (PAPUA BARAT) – Nasib Sianipar abang dari pasien Covid-19 tinggal di Kota Sorong, mengutuk keras perbuatan yang dilakukan warga terhadap adiknya Salamat Sianipar yang diduga dianiaya warga di Desa Sianipar Bulu Silape, Kecamatan Silaen, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara.

Ia meminta keadilan dari Presiden Jokowi atas musibah yang menimpa adiknya untuk mendesak aparat polisi meyelidiki kasus tersebut, apakah ini murni kasus Covid-19 atau ada indikasi lain.

”Kami keluarga di Sorong Papua Barat menyerahkan sepenuhnya kasus ini untuk diusut tuntas apa yang menjadi motif penganiayaan tersebut.”

Hal ini disampaikan Nasib Sianipar dalam keterangan pers ke awak media di Sorong, Papua Barat, Senin 26 Juli 2021 lalu.

Rasa haru terpancar dari wajah sang kakak di Kota Sorong, Papua Barat, melihat penggalan video yang menunjukkan tindakan dugaan penganiayaan terhadap sang adik yang berusaha melarikan diri saat diminta untuk melakukan isolasi mandiri.

Baca juga :

Ketum Pemuda Batak Bersatu Silaturahmi Sekaligus Beri Selamat Atas Jabatan Baru Nazali Lempo

Main Hakim Sendiri, Banggas Rajagukguk: Proses Hukum Tetap Berjalan, Sekalipun Minta Maaf

Menurut Nasib Sianipar, tindakan yang dilakukan warga terhadap adiknya sudah melanggar hak asasi manusia. Mendengar kondisi adiknya saat ini dia berharap adanya keadilan atas musibah yang dialami adiknya.

Tidak hanya sang kakak, namun seluruh keluarga besar di Kota Sorong juga turut menyayangkan tindakan warga terhadap adiknya yang diminta untuk melakukan isolasi mandiri di hutan. Mereka meminta agar kasus ini dapat diusut tuntas oleh pihak kepolisian setempat.

Sementara saat konferensi pers keluarga Salamat Sianipar yang tinggal di Kota Sorong, Ketua DPD PBB Papua Barat Frangky Abas M Silaen, lakukan pendampingan kepada keluarga di Sorong, terkait kasus penganiayaan terhadap Salamat Sianipar di Tobasa.

Ia mengutuk keras kejadian tersebut, meminta aparat bertindak cepat untuk menyelediki kasus tersebut. Ia juga berpendapat pihak aparat harus menyelidiki apakah kasus ini murni dampak terpapar Covid-19 atau ada inidikasi lain.

Kalau merujuk dengan sosialisasi Covid-19 dari pemerintah, dengan berita – berita positif bahwa covid-19 itu bukan kutukan atau dosa. Pemerintah dalam tim gugus tugas Covid-19 di bentuk disetiap daerah untuk mensosialisasi kepada masyarakat, bahkan nakes dipedalaman sekalipun dibekali penanganan terkait Covid-19. Bahkan tidak tanggung pemerintah mengeluarkan dana yang besar diseluruh Indonesia, termasuk refocusing anggaran dari APBD setiap daerah.

“Jadi menurut hemat saya, aparat kami minta untuk mendalami kasus ini selektif apakah kasus penganiayaan ini murni karena kasus terpapar Covid-19 atau ada indikasi lain,” tutup Frangky Abas M Silaen selaku Ketua DPD PBB Papua Barat.

(Kabiro MPP Papua Barat/ Hotbert Purba)

Komentar

MPP PBB News